BANYUWANGI HIJAU

Saat ini, Pemerintah Kabupaten Banyuwangimelalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) pengelolaan persampahan yang bertugas untuk menangani pelayanan persampahan di se-kabupaten Banyuwangi. UPT Pengelolaan Persamapahan ini merupakan eksekutor dalam menyediakan pelayanan pengangkutan sampah dan melakukan penerapan retribusi persamapahan. Menjelang akhir tahun 2022, melalui Program BWH, dikembangkan konsep kolaborasi desa dalam pelayanan sampah untuk mendukung percepatan penyiapan tata Kelola persampahan di desa. Bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didukung Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat Kab. Banyuwangi - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tim BWH mengembangkan konsep pendampingan desa untuk mengelola pelayanan sampah bekerjasama dengan UPT Persampahan. Dengan adanya konsep kolaborasi UPT dan Pemerintah Desa dalam pelayanan sampah di wilayah kerja BWH, diharapkan para Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dapat dilibatkan dalam membantu pemerintah desa untuk mempersiapkan diri mendukung UPTD Persampahann dalam melakukan pelayanan sampah, salah satunya melalui pertemuan rutin yang diselenggarakan oleh DPMD Banyuwangi untuk memastikan pemahaman Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa terkait perangkat regulasi, sumber daya dan pendanaan di tingkat desa dalam mendukung pelayanan sampah pada tahun 2023.

Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu Reduce, Reuse, Recycle (TPST 3R) dengan kapasitas 84 ton per hari di Desa Balak, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi mulai dilaksanakan pada November 2022. Fasilitas ini dibangun untuk meningkatkan kualitas penanganan sampah di wilayah Songgon dan empat kecamatan lain di sekitarnya, antara lain Rogojampi, Sempu, Genteng, dan Singojuruh. Pembangunan TPST 3R pada lahan seluas 1,5 hektar ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Program Banyuwangi Hijau, sebagai updaya pengendalian sampah plastik dan mendorong perilaku memilah sampah dari rumah tangga dan diperkirakan mampu memproses sampah yang dihasilkan dari 54 ribu rumah per hari. Adapun bangunan TPST ini terdiri dari sejumlah bangunan utama yang meliputi area penimbangan, bongkar muat, pemilahan, pengemasan dan pergudangan, penanganan residu, Gudang kompos, serta area komposting, yang juga akan dilengkapi dengan sarana pendukung seperti mushola, kantor operasional, aula, loker, tempat pengolahan air limbah, dan lokasi parkir. Selain menyediakan fasilitas bangunan, pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama Program BWH juga tengah menyiapkan sejumlah bentuk pendampingan dan pelatihan kepada masyarakat, pendamping, maupun UPT persampahan yang akan menjalankan operasional harian layanan sampah.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui Program Banyuwangi Hijau (BWH) menyambut kunjungan sejumlah mitra nasional yang terdiri dari berbagai instansi seperti Bappenas, Kementerian Kesehatan, Sekretariat UNICEF, Sekretariat Pamsimas, Sekretariat UWASSH (Urban Water, Sanitation, Solid Waste and hygiene), CPIU-ISWMP (Central Project Implementation UnitImprovement of Solid Waste Management Projects), USAID Indonesia, CCBO (Clean Cities, Blue Ocean) Indonesia, serta Dinas Kesehatan Makassar pada tanggal 19 dan 20 Oktober 2022. Kunjungan ini diadakan untuk mempelajari lebih lanjut mengenai pendekatan program BWH, mendiskusikan kebijakan pengelolaan persampahan di Kabupaten Banyuwangi—termasuk bentuk kolaborasi desa dengan UPTD; dan kelembagaan pengelola pelayanan persampahan, melakukan kunjungan lapangan untuk melihat fasilitas TPS3R di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, serta berbagi pengalaman dan pembelajaran program. Program Banyuwangi Hijau (BWH) merupakan sebuah inisiatif dari Pemerintah Banyuwangi untuk merealisasikan kabupaten yang bersih melalui sistem pengelolaan sampah komprehensif. Program ini dikoordinatori oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyuwangi, dengan dukungan lintas sektor dari sejumlah dinas terkait. Program BWH mengimplementasikan empat komponen penting dalam kegiatan-kegiatannya, antara lain tata kelola, sistem persampahan, komunikasi perubahan perilaku, dan inovasi pembiayaan. “Dalam Program Banyuwangi Hijau, kami berkolaborasi dengan Pemda untuk memperkuat kelembagaan dan menyiapkan fasilitas persampahan, dengan melibatkan DLH dalam mengembangkan desain operasional, pengelolaan bisnis serta administrasi, didukung dengan kampanye perubahan perilaku, bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk mengembangkan strategi pemicuan khusus untuk persampahan dan penguatan kapasitas sanitarian dan kader Kesehatan beserta monitoringnya di lapangan. Tidak hanya itu, kami berupaya untuk mengeksplorasi sumber pendanaan alternatif yang bisa digunakan untuk membiayai dan menjamin keberlanjutan sistem pengelolaan persampahan, sehingga pengelola TPS3R dapat mengakses pasar atau pembeli komoditas sampah, serta inovasi pembiayaan yang dapat membuka potensi investasi dari pihak swasta untuk sistem pengolahan sampah,” kata Andre Kuncoroyekti, Direktur Program BWH dalam sambutannya kepada peserta kunjungan. “Isu sampah berkontribusi dalam banyak aspek sosial dan ekonomi. Salah satu misi dalam pengelolaan persampahan di Banyuwangi adalah membangun ekonomi inklusif dan pemerataan infrastruktur yang mampu mengungkit produktifitas sektor unggulan dan menguatkan ekologi lingkungan, yang tertuang dalam Perda no 2 tahun 2021 tentang RPJMD,” kata Budi Wahono, Sekretaris Bappeda, dalam sambutannya di Kantor Bappeda Banyuwangi kepada para peserta kunjungan, yang turut dihadiri oleh perwakilan dari DLH, Dinas PU CKPP, dan Dinas Kesehatan Banyuwangi. “Diawali dengan Project STOP STop Ocean Plastics) di Kecamatan Muncar, dengan tujuan untuk mengurangi kebocoran sampah plastik ke lingkungan, termasuk laut. Hingga kini, Project STOP telah melayani lebih dari 90.000 penduduk di Kecamatan Muncar. Kini Program BWH berupaya untuk menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, menyiapkan perangkat kebijakan seperti perda dengan melibatkan unsur perangkat daerah, dan menyiapkan UPT Persampahan berikut skema pendanaan.” Pada hari pertama kunjungan di Banyuwangi, perwakilan mitra nasional mendatangi fasilitas TPS3R yang dikelola KSM Bio Mandiri Lestari di Desa Tembokrejo, Kecamatan Muncar, disambut oleh Kepala Desa Tembokrejo dan pengelola TPS3R, untuk melihat langsung proses pemilahan dan pengolahan sampah organik dan anorganik, serta berdiskusi dengan pejabat desa dan pengelola terkait operasional dan layanan persampahan yang sudah berjalan di Desa Tembokrejo melalui Project STOP (STop Ocean Plastics), yang diinisiasi sejak tahun 2018. Selain itu, sejumlah perwakilan kunjungan turut melihat proses pelatihan bagi fasilitator Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Pilar 4—Pengelolaan Sampah yang Aman di tingkat Rumah Tangga, untuk sanitaria, yang difasilitasi oleh Forum Banyuwangi Sehat, PKK Banyuwangi, SIKIA (Unair), STIKES, HAKLI, dan Dinas Kesehatan Banyuwangi, untuk mendukung kampanye publik pengelolaan sampah yang akan dilaksanakan program BWH. “Kami sangat mengapresiasi inisiatif Program BWH di Banyuwangi, dan berharap inisiatif yang tengah berjalan ini—termasuk Training of Trainer STBM dapat mendukung pemicuan dibidang persampahan sebagai pilot project di tingkat pusat, mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk sadar memilah sampah dan ikut layanan persampahan,” kata Nur Aisyah Nasution, Koordinator Bidang Air Minum dan Sanitasi, Direktorat Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Bappenas, “kami ingin belajar bersama bagaimana konsep pengelolaan persampahan dilakukan di Banyuwangi, serta bagaimana regulasi persampahan dapat diterapkan.” Di hari kedua kunjungan, peserta melakukan observasi sosialisasi peran desa dalam tata Kelola persamapahan melalui Program BWH, yang merupakan bentuk kolaborasi desa dalam pengelolaan persampahan dengan UPTD, dan proses persiapan desa sebagai pengelola layanan sampah—dihadiri oleh 33 kepala desa dari kecamatan Songgon, Rogojampi, Genteng, Sempu, Singojuruh, dan Kabat, serta para pendamping desa di wilayah kerja BWH. Kemudian, melakukan audiensi dengan Sekda Banyuwangi untuk berbagi tentang inisiatif pengelolan sampah di tingkat pusat dan kabupaten serta skema-skema kolaborasi. Dengan adanya kunjungan lapangan ini, diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan mitra pembagunan lainnya untuk mendukung sistem persampahan yang berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi, serta mendukung implementasi program BWH. Program Banyuwangi Hijau (BWH) adalah inisiatif pembangunan pengelolaan sampah berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang menggabungkan model pengelolaan sampah perkotaan dalam pengelolaan sampah sirkular dengan menyediakan solusi daur ulang yang dapat meningkatkan nilai ekonomi sampah. Didukung oleh sejumlah mitra termasuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan Kedutaan Besar Norwegia untuk Indonesia, BWH mendorong keterlibatan multi-pihak untuk meningkatkan penyediaan layanan persampahan yang terintegrasi didukung partisipasi aktif masyarakat. Hal ini diharapkan mendorong pemulihan ekonomi lokal dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, sebagaimana misi Program Banyuwangi Rebound. BWH diselenggarakan pada periode 2022-2024 dengan menerapkan integrasi empat komponen program yang diarahkan untuk mendukung pencapaian target JAKSTRANAS Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tahun 2025, yakni peningkatan penanganan sampah hingga 70% dan pengurangan timbulan sampah hingga 30%.